Upaya Lepemawi Meminimalisir Dampak Tailing di Pesisir Timur Mimika

 

                           📷 Lepemawi turun ke pesisir mengumpulkan bibit mangrove. Foto: Lepemawi

Papua60detik - Lepemawi mulai bergerak mengatasi atau paling tidak meminimalisir dampak tailing PT Freeport Indonesia di Pesisir Timur Mimika.

Pegiat Lepemawi, Adolfina Kuum mengatakan, bersama PT Freeport mereka telah turun ke Agimuga, Jita dan Mimika Timur Jauh melakukan sosialisasi. Rencananya, akan dibangun rumah singgah dan penanaman mangrove di beberapa titik.

Khusus pembangunan rumah singah, Lepemawi dan PTFI telah mensurvei lokasi. 

"Target kerja rumah singgah ini kami fokus di Pulau Bidadari dan Pulau Yul. Saat kami sosialisasi masyarakat antusias berharap agar pembagunan rumah singgah bisa dipercepat dalam tahun ini," kata Adolfina, Jumat (15/3/2024).

Soal lahan menurutnya, sudah tidak ada persoalan. Kepala suku, kepala lampung, tokoh masyarakat dan pemilik hak ulayat telah memberikan izin.

Rumah singgah ini katanya penting bagi warga yang melakukan perjalanan laut. Warga bisa menggunakan rumah singgah sebagai tempat bernaung sementara sambil menunggu air pasang atau cuaca membaik.

"Kami pilih Pulau Bidadari karena pintu masuk ke laut bagi masyarakat yang hendak ke kampung-kampung," katanya.

Selain itu, pada 9 Maret lalu, Lepemawi turun ke pesisir mengumpulkan bibit mangrove sebanyak 1000 pohon. 

"Sekarang kami dalam proses pembibitan. Semoga bulan depan kami bisa proses penanaman. Kenapa kami harus koker dan rawat bibit magrove karena kalau ambil langsung tanam banyak yang mati karena wilayah pesisir ini sudah tercemar limbah sehingga perlu perawatan sebelum penanaman," kata Adolfina.

Seperti diketahui, Pada 11 September 2023, berlangsung pertemuan di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPD/DPR RI. 

Pertemuan itu dihadiri Yayasan Lepemawi, perwakilan KLHK, perwakilan Kementerian ESDM, perwakilan Kementerian BUMN, anggota DPD RI Yorrys Raweyai dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka  Haluk dan Ketua Kelompok Khusus DPR Papua John NR Gobai.

Pertemuan itu menghasilkan lima poin kesepakatan antara lain pertama, pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus jadi prioritas penyelesaian. Kedua, program-program PTFI yang diberikan kepada masyarakat terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat. 

Ketiga, PFI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat. Keempat, PTFI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otakwa bersama pemerintah. Dan kelima, Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah tailing PTFI.

"Kami berharap dalam waktu dekat Lepemawi akan melakukan kontrak kerja bersama Freeport untuk menjalankan program ini," kata Adolfina. (Burhan)